Presiden Joko Widodo akan segera menyelesaikan masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu program Prabowo dalam bidang perumahan disebut-sebut adalah dihidupkan kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Pekerjaan Umum.
Beralihnya pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo menyisakan pekerjaan rumah di sektor perumahan. Salah satu yang terpenting adalah backlog alias kurang pasok perumahan.
Backlog rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Singkatnya, backlog rumah berarti krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode Purposive Random Sampling.
“Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil Survei Purposive Random Sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil,” kata Iwan.
Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan hingga saat ini, belum ada data terbaru mengenai jumlah backlog di Indonesia. Untuk saat ini masih berkiblat dengan data di 2023 yang menyatakan masih ada 12,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.
Untuk mengatasi angka backlog yang tinggi di Indonesia, Presiden Jokowi menjalankan program percepatan pengadaan perumahan bernama Program Sejuta Rumah. Setelah hampir 10 tahun berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian PSR hingga akhir Juli 2024 sudah menembus 617.622 unit atau sekitar 59,23% dari total target nasional.
Jika dilihat secara year on year, capaian PSR bulan Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.
Catatan dari Pengembang dan Pengamat Soal Kinerja Program Sejuta Rumah
Meskipun Kementerian PUPR mengatakan ada peningkatan jumlah rumah, tetapi menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda hasil Program Sejuta Rumah belum maksimal dan tidak tepat sasaran untuk backlog saja.
“Karena kan dari target satu juta itu, tiap tahunnya paling 600 ribu sampai 700. unit yang terbangun. Dan itu sebetulnya 600 ribu sampai 700 ribu itu bukan sepenuhnya rumah buat MBR, buat rumah backlog, karena kan ada rumah dinas, ada rumah umum, ada juga pembiayaan rumah swadaya. Swadaya kan renovasi, jadi sebenarnya itu bukan buat mengurangi backlog sepenuhnya,” ungkapnya.
Joko Suranto mengungkapkan perlu adanya evaluasi terhadap Program Sejuta Rumah mulai dari jumlah anggaran dari APBN diperbesar, aturan yang lebih berpihak kepada sektor properti, menjadikan sektor properti sebagai program stabilisasi nasional, hingga pembentukan Kementerian Perumahan berdiri sendiri.
Dia menyoroti mengenai Kementerian Perumahan yang menurutnya penting untuk kelancaran penuntasan backlog. Saat ini Kementerian yang menangani perihal perumahan tergabung dalam Kementerian PUPR sehingga masalah perumahan yang kompleks tidak terselesaikan dengan optimal.
“Selama ini kan tidak ada yang bertanggung jawab secara kompleks. Padahal permasalahannya kan begitu kompleks,” ungkap Joko.
Ali juga mengungkapkan untuk menuntaskan masalah backlog perlu adanya Kementerian Perumahan yang bahu membahu bersama Badan Bank Tanah dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk percepatan pembangunan perumahan di Indonesia dan menekan angka backlog.
“Itu harusnya lebih dioptimalkan. Karena nanti tiga badan itu, Kementerian Perumahan, Badan BP3, sama Bank Tanah harusnya bisa berkoordinasi lebih bagus. Kalau itu kelembagaan itu berjalan, terutama dari pembiayaan akan menjanjikan,” pungkasnya.
Pesan Basuki untuk Pembentukan Kementerian Perumahan di Pemerintahan Prabowo
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan Kementerian Perumahan. salah satunya mengurangi angka backlog.
“Itu bagus ya menurut saya dengan adanya rencana karena beliau punya program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan, jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintah pak Prabowo-Gibran akan lebih fokus lagi, kalau kemarin 1 juta kita capainya sudah besar, karena backlognya masih banyak kan, masih sekitar 9 juta-an, nah itu dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus,” paparnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR.
Pekerjaan selanjutnya adalah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong. Dengan adanya Kementerian Perumahan dinilai bisa mengurus soal perumahan subsidi yang kosong atau tidak tepat sasaran.
“Ya nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus (urus masalah perumahan),” pungkasnya.
